Terkena Vonis Putusan Pidana Penjara, Kades Kenere Terancam Dipecat
REINHA.com – Fenomena keterlibatan Kepala Desa (Kades) dalam kasus pidana yang berujung putusan pidana penjara semakin menarik untuk di simak. Pasalnya beberapa Kades di kabupaten Flotim belakangan ini banyak terkena putusan pidana penjara dan berujung pemberhentian.
Nasip malang ini juga bakal di alami Kades Kenere ,kecamatan Solor selatan, kabupaten Flotim, Mikael Koliwutun Kelodor yang terlibat dalam kasus pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.
Dalam putusan Pengadilan Negeri(PN) Larantuka(27/5/2025) Mikael Koliwutun Klodor di vonis pidana penjara 5 bulan oleh Majelis hakim PN.Larantuka.
Dari pers rilis Kejaksaan Negeri (Kejari) Flotim yang di terima media ini, atas perkara ini masih terus berlanjut usai Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding (Senin,2/6/2025) dikarenakan ada perbedaan penerapan pasal pidana dalam putusan Pengadilan.
(Baca juga: Putuskan Kades Kenere Penjara 5 Bulan, JPU Kejari Flotim Ajukan Banding)
Putusan pidana penjara terhadap Kades Kenere memicu perhatian publik. Pasalnya putusan pidana penjara memiliki konsekwensi terhadap pemberhentian Mikael Koliwutun Klodor dari jabatan Kades Kenere dimana hal tersebut diatur dalam UU no.6/2014 dan PP no.43/2014.
Regulasi desa yang mengatur tentang Kades yang terlibat dalam perkara pidana dan sejak di tetapkan menjadi tersangka sudah harus di nonaktifkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan selanjutnya diberi 50 persen haknya terhadap tunjangan jabatannya.
Regulasi juga mengatur syarat, Kades dapat di aktifkan kembali jika dalam putusan pidana berkekuatan hukum tetap dinyatakan bebas atau tidak terbukti bersalah dan melanggar pasal pidana.
Begitu juga Kades yang terbukti bersalah dan melanggar pasal pidana dan menerima putusan pidana penjara diberhentikan dari jabatannya.
Tentu fakta lemahnya kontrol, pendampingan dan pengawasan Pemda Flotim masih menjadi pemicu munculnya berbagai kasus di desa karena lepasnya kontrol Pemda Flotim terus berbuntut pada kasus pidana yang dialami aparat Desa.
Kasus pidana yang menimpa Kades Kenere diakui aktivis perempuan Flotim, Noben Dasilva sebagai bahan acuan untuk pemda Flotim dalam lebih fokus mengurus Desa berdasar regulasi.
Noben Da silva yang di temui media (Selasa,3/6/2025) mengkritik lemahnya peran Pemda Flotim dalam penerapan regulasi yang mengatur tentang Desa yang berujung tidak terpantaunya soal pidana yang melibatkan aparat Desa.
“Ini tindakan konyol Pemda Flotim dalam menyikapi fenomena kasus pidana yang menimpa Kades Kenere. Aneh jika sekian lama Kades ini berproses dalam perkara hukum pidana tetapi Pemda Flotim lupa tentang apa tugasnya terhadap kasus pidana yang dialami Kades Kenere” ucap Noben tegas.
Terkait regulasi lanjut Noben, semestinya dalam tahapan Kades ditetapkan menjadi tersangka, harusnya Pemda Flotim sudah menonaktifkan Kades Kenere dengan konsekwensi lainnya sesuai perintah regulasi. Tetapi faktanya Pemda Flotim tidak melakukannya. Inikan aneh, sindir Noben.
Karena jelas putusan pidana berkekuatan hukum tetap memiliki konsekwensi pemberhentian dari jabatan. Untuk itu perlu sikap tegas pemda Flotim dalam menelaah aturan sehingga tidak dinilai syarat kepentingan politik. Karena dengan tidak di nonaktifkan Kades Kenere sesuai perintah regulasi memberi dampak dugaan adanya proses pembiaran Pemda Flotim yang menyebabkan kerugian keuangan desa, jelas Noben.
Karena Fakta selama proses persidangan perkara pidana ini, ada fenomena kehadiran aparat desa Kenere yang terus mendampingi Kades dalam proses sidang ini yang semakin memberi sinyal dugaan terkait tidak adanya aktifitas pelayanan publik untuk warga desa Kenere karena sebagian besar aparat berada di pengadilan. Untuk itu kata Noben, perlu ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran desa baik oleh aparat hukum atau oleh Apip Flotim. Ini penting, tutup Noben.**(BM)
# Terkena Vonis Putusan Pidana Penjara, Kades Kenere Terancam Dipecat
