JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menanggapi kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari 7,5% menjadi 10% yang berlalu besok, Sabtu (17/5/2025).

Eddy menilai, kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tersebut akan menambah beban eksportir dan membuat harga CPO Indonesia di pasar global menjadi kurang kompetitif dibanding negara lain.

“Dengan kenaikan (tarif) ini kita menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga,” kata Eddy di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Baca Juga:
Pemerintah Naikkan Tarif Pungutan Ekspor CPO Jadi 10%

Eddy mengatakan industri kelapa sawit sudah dikenakan tiga beban, yaitu Domestic Market Obligation (DMO), pungutan ekspor (PE), dan bea keluar (BK). Total beban yang ditanggung industri dari ketiganya bahkan mencapai USD221 per ton. “Untuk kenaikan ini kami belum menghitung berapa total bebannya,” jelas Eddy.

Eddy menyebut kenaikan tarif itu juga akan berdampak pada kesejahteraan petani sawit yang sangat bergantung pada fluktuasi harga CPO. Terlebih, penurunan harga CPO dalam negeri itu dapat menggerus keuntungan di tingkat petani dari harga Tandan Buah Segar (TBS).

“Artinya bahan baku hilir akan lebih murah, tetapi di sisi lain harga kita untuk ekspor juga terjadi kenaikan karena beban naik,” imbuhnya.

Baca Juga:
Guru Besar Unair: Pungutan Ekspor Sawit Dukung Kemandirian Energi

Diketahui, pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari semula 7,5% menjadi 10%. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Mei 2025.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025 (PMK No. 30/2025) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan. Beleid anyar ini ditetapkan pada 5 Mei 2025 dan diundangkan pada 14 Mei 2025. (ANG)